Selasa, 29 Juli 2025 – 14:52 WIB.
Muaragembong, Suara Cikarang.com
Ratusan warga Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa pada Selasa (29/7/2025). Warga menuntut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2020 hingga 2024 yang tersalurkan ke rekening desa hingga puluhan *miliar* patut diduga sarat KORUPTIF dan pelanggaran administrasi, Warga menilai bahwa pengelolaan anggaran tersebut, tidak jelas manfaatnya yang mana tidak dirasakan oleh masyarakat.
Sebelumnya mereka memberikan waktu 14 hari kepada pihak desa untuk menjawab tuntutan, namun Kepala desa Pantai Mekar (Dahlan) tidak dapat memberikan jawaban yang diminta warga, pada akhirnya masarakat kecewa, Sehingga warga kembali menyepakati bersama untuk aksi unjuk rasa kedua kalinya turun kejalan.
Situasi sempat memanas saat warga dan polisi terlibat aksi saling dorong, tetapi aparat berhasil mengendalikan kondisi tanpa bentrok fisik.
Darman, koordinator aksi unjuk rasa, menyatakan warga, yang mayoritas petani dan nelayan dan menuntut hak dasar mereka karena yang sudah tertuang dalam LKPJ saja tidak ada fisiknya. “Kami hanya ingin LKPJ atau salinan APBDES karena kami banyak menemui kejanggalan yang jelas jelas merugikan rakyat dan uang negara hingga puluhan miliar… ujar Darman.
Ia juga mendesak inspektorat dan aparat hukum mengaudit kinerja serta keuangan Kepala Desa. “Jika tidak ada tindakan dari inspektorat dan APH, kami curiga ini jadi ajang memperkaya diri oknum kades tersebut” tambahnya.
Sebagai bentuk tekanan, atas kekecewaan warga pada ahirya Darman, bersepakat bersama dengan warga untuk menggembok gerbang depan Kantor Desa Pantai Mekar, memindahkan pelayanan masyarakat ke Kantor Kecamatan Muaragembong. “Kami sudah coba mediasi, tapi tidak ada hasil. Jika dibiarkan, kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Darman.
Aksi ini mendapat pengamanan dari Polsek Muaragembong dan Polres Metro Bekasi. Camat Muaragembong serta perangkat Desa Pantai Mekar juga hadir. Hingga kini, Kepala Desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga”
Red
Editor Enan ST
