BEKASI — Keluhan mengenai tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam proses pendaftaran pernikahan di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian. Masyarakat berharap pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi dapat turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh proses pelayanan pencatatan pernikahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah warga mempertanyakan adanya biaya yang dinilai cukup besar dalam proses pengurusan pernikahan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi pernikahan dengan biaya yang transparan dan sesuai aturan.
Masyarakat meminta agar Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan pengecekan langsung terhadap mekanisme pelayanan di tingkat kecamatan, termasuk informasi mengenai biaya yang disampaikan kepada calon pengantin.
Pasalnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai komponen biaya dalam proses pencatatan pernikahan, termasuk mana yang merupakan biaya resmi negara dan mana yang tidak.
“Kalau memang ada biaya resmi, masyarakat harus diberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat bingung karena tidak mengetahui dasar dan peruntukan biaya tersebut,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Ia juga berharap Kemenag dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan tarif resmi pencatatan pernikahan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas pelayanan dengan calon pengantin.
Sorotan ini juga menjadi momentum bagi Kemenag untuk memastikan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) berjalan transparan, akuntabel dan tidak membebani masyarakat di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Masyarakat Kecamatan Pebayuran pun meminta Kemenag Kabupaten Bekasi segera turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi serta memberikan penjelasan secara terbuka terkait standar biaya pendaftaran dan pencatatan pernikahan.
Hingga berita ini ditulis, pihak terkait masih perlu memberikan klarifikasi mengenai keluhan masyarakat tersebut, termasuk apakah biaya yang dikeluhkan merupakan tarif resmi atau terdapat biaya lain di luar ketentuan.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera mendapat perhatian serius agar pelayanan administrasi pernikahan di Kecamatan Pebayuran berlangsung transparan, sesuai aturan dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon pengantin. (Red)
