Pengusiran Wartawan di GRHA MERIT & Dugaan Manipulasi H
KABUPATEN BEKASI – Suara Cikarang.com
Seleksi terbuka delapan kursi kepala dinas di Kabupaten Bekasi berubah menjadi panggung kontroversi. Bahkan sebelum persoalan hasil asesmen mencuat, proses ini sudah diwarnai tindakan memalukan: wartawan yang hendak meliput justru diusir dari lokasi GRHA MERIT. Insiden ini langsung memicu kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi pansel.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menyebut pengusiran wartawan sebagai tindakan tidak profesional dan sinyal kuat bahwa pansel tidak siap diawasi publik.
“Kalau pansel bekerja benar, kenapa risih dengan liputan? Pengusiran wartawan itu sinyal jelas: ada yang tidak beres,” tegas Gentong, Jumat (28/11/2025).
Dugaan permainan, ketertutupan, hingga indikasi intervensi kemudian semakin mencuat setelah pansel tidak mencantumkan kolom Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pengumuman resmi. Menurut Gentong, hilangnya informasi krusial tersebut bukan hanya janggal, tetapi mencurigakan.
“Aneh, janggal, dan berbau permainan. Hasil asesmen itu pasti ada MS dan TMS, tetapi tiba-tiba hilang begitu saja. Apa yang mereka sembunyikan?”
Lebih jauh, Gentong menegaskan bahwa status TMS beberapa peserta bukan sekadar rumor, melainkan data resmi Assessment Center Provinsi Jawa Barat.
“Provinsi itu lembaga profesional. Hasil asesmen nya lengkap. Jadi yang menghilangkan atau menyembunyikan data itu jelas bukan provinsi—tapi pansel daerah.”
Pemerhati pemerintahan, Usman, menilai tindakan pansel berpotensi melanggar regulasi yang mewajibkan seleksi JPT dilakukan secara transparan dan berbasis merit.
“Peserta TMS wajib gugur. Kalau tetap diloloskan, itu bukan hanya penyimpangan, tapi pelecehan terhadap sistem merit dan UU ASN.”
Ia bahkan menyebut isu “titipan” atau “intervensi” ke pansel semakin santer terdengar.
“Kalau rumor titipan itu benar, ini bukan sekadar seleksi abal-abal, tapi manipulasi struktural. Jelas merusak kepercayaan ASN dan publik.”
Ade Gentong mendesak agar proses seleksi segera dilaporkan ke BKN bila pansel masih menutup-nutupi hasil asesmen.
“Jabatan kadis itu strategis. Kalau dari proses saja sudah penuh drama, bagaimana nanti tata kelola dinasnya? Publik tidak butuh pejabat titipan, tetapi pejabat yang lahir dari proses yang bersih.”
Hingga berita ini diturunkan, pansel dan BKPSDM Kabupaten Bekasi masih bungkam. Publik kini menunggu apakah pemerintah daerah berani menepis dugaan permainan atau justru membiarkan proses seleksi terjerembap dalam kubangan ketidakpercayaan.
Reporter Tim suara Cikarang
Editor Enan ST
