Jakarta, Suara Cikarang.com
31 Oktober 2025 — Masih dengan semangat sumpah pemuda, Solidaritas Anak Bangsa Indonesia (SABI) menyerukan semangat persatuan nasional untuk mendorong lahirnya reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Desakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan serius yang terus terjadi di institusi Polri dan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik.
Ketua Umum Solidaritas Anak Bangsa Indonesia, Fiqi Karunia Rekzi, menyampaikan bahwa momentum Sumpah Pemuda bukan hanya sekadar perayaan sejarah, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum yang bersih.
“Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat menyatukan bangsa untuk perubahan. Hari ini, kami menyerukan agar dilakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, dan menata ulang posisi kelembagaannya agar berada di bawah struktur Kementerian, sehingga sistem pengawasan dan akuntabilitasnya dapat berjalan secara efektif dan terukur,” ujar Fiqi Karunia Rekzi
Banyaknya Permasalahan di Tubuh Polri
SABI menilai, reformasi Polri sudah menjadi kebutuhan mendesak melihat rentetan kasus yang mencoreng citra institusi penegak hukum tersebut. Beberapa persoalan yang disorot antara lain:
1. Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Sejumlah pejabat tinggi Polri terseret dalam dugaan praktik korupsi, mulai dari kasus pengadaan barang hingga gratifikasi. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan integritas lembaga.
2. Tumpang Tindih Penanganan Kasus dengan Lembaga Penegak Hukum Lain
Contohnya, kasus “Pagar Laut” di mana Bareskrim Polri dan Kejaksaan menangani perkara yang berbeda namun saling terkait — satu berkaitan dengan dugaan korupsi, sementara yang lain menyangkut manipulasi data. Kondisi ini menimbulkan kebingungan hukum dan memperlihatkan ketidakterpaduan antar-lembaga penegak hukum.
3. Pelanggaran Etik dan Kekerasan Berlebihan
Masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM, kekerasan saat penanganan demonstrasi, dan perilaku oknum yang tidak mencerminkan prinsip profesional, modern, dan terpercaya.
4. Dugaan Politisisasi dan Pemanfaatan Polri di Luar Fungsi Utama. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul praktik yang diduga memanfaatkan Polri untuk kepentingan politik atau keamanan non-struktural, seperti keterlibatan dalam kegiatan massa sipil yang tidak relevan dengan fungsi penegakan hukum.
Mendesak Polri Masuk ke Dalam Struktur Kementerian
SABI menilai bahwa Polri perlu ditempatkan di bawah struktur Kementerian Keamanan dan Ketertiban Nasional atau setidaknya memiliki hubungan koordinatif dengan kementerian terkait, agar:
1. Proses pengawasan lebih kuat dan tidak hanya bersifat internal,
2. Akuntabilitas publik lebih terukur,
3. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir,
4. Tercipta pemisahan yang jelas antara fungsi keamanan dan politik.
“Kami ingin Polri benar-benar menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Penempatan Polri dalam struktur kementerian bukan untuk melemahkan, tapi justru untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi ini,” tegas Fiqi
Dalam semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober, Solidaritas Anak Bangsa Indonesia menyerukan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera:
1. Membentuk tim reformasi kelembagaan Polri,
2. Meninjau ulang UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
3. Merancang mekanisme pengawasan eksternal yang transparan dan partisipatif.
Dalam semangat Sumpah Pemuda dan tanggung jawab moral terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia, Solidaritas Anak Bangsa Indonesia (SABI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai permasalahan di internal Polri yang selama ini menjadi sorotan publik.
Kami siap melakukan konsolidasi total bersama berbagai elemen bangsa mulai dari organisasi mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh nasional yang nantinya akan tergabung dalam Koalisi Sipil Reformasi Polri (KOSPRI) sebagai wadah gerakan bersama untuk mengawal perubahan sistemik, memperjuangkan revisi Undang-Undang Kepolisian, dan memastikan Polri benar-benar menjadi lembaga profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Koalisi ini akan menjadi kekuatan moral dan sosial untuk memperjuangkan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, agar institusi kepolisian benar-benar menjadi pelindung rakyat, penegak hukum yang adil, serta bagian dari sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami tidak akan berhenti sampai reformasi Polri benar-benar terwujud. Ini adalah panggilan sejarah bagi generasi muda untuk memastikan Polri kembali kepada roh pengabdiannya kepada hukum, kepada rakyat, dan kepada Indonesia,” tutup Fiqi Karunia Rekzi dengan tegas.
Reporter MUH Baktihar
Editor Enan ST
