Jakarta Suara Cikarang.com
Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara yang mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, serta pejabat negara termasuk TNI dan Polri.
Keputusan tersebut tertuang dalam perubahan peraturan presiden nomor 109 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah yang telah di perbarui berdasarkan undang-undang nomor 62 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
Selain kenaikan gaji pokok, ASN juga akan menerima tambahan uang makan sebesar Rp 814.000 perbulan.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, gaji PNS hanya mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2015, 2019, dan terakhir pada tahun 2024.
Pada tahun 2019, pemerintah menaikan gaji PNS sebesar lima persen di awal masa jabatan kedua presiden joko widodo.
Kemudian pada tahun 2024, gaji PNS kembali dinaikkan sebesar delapan persen.
Peraturan presiden nomor 79 tahun 2025 mencantumkan secara eksplisit kebijakan kenaikan gaji tersebut.
Kenaikan gaji ASN akan mulai berlaku pada Oktober 2025 dan pencairannya dilakukan pada gaji bulan November 2025 dengan sistem rapel.
Dengan sistem tersebut, ASN akan menerima pembayaran tambahan untuk satu hingga dia bulan sebelumnya.
Besaran kenaikan gaji diperkirakan berada dalam kisaran delapan hingga dua belas persen, tergantung pada golongan dan masa kerja masing-masing ASN.
Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan struktur kepangkatan dan pengalaman kerja.
Kebijakan ini merupakan bagian dari delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-gibran yang bertajuk Hasil Terbaik Cepat.
Program tersebut mencakup pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Pemerintah juga akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap ditingkat kabupaten.
Produktivitas lahan pertanian akan ditingkatkan melalui pencetakan lahan dan penguatan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Pembangunan sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten akan dilanjutkan, termasuk renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha akan diperluas untuk menghapus kemiskinan absolut.
Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan akan diteruskan, termasuk bantuan langsung tunai dan penyediaan rumah murah Bersanitasi baik bagi generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto hingga 23 persen.
Penulis Nining R
Editor Enan ST
