Suara Cikarang.com Kabupaten bekasi — Program pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang Daerah Aliran Sungai Cikarang yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai perlu dikaji ulang. Meski bertujuan untuk menanggulangi banjir tahunan dan menjalankan instruksi Gubernur Jawa Barat, langkah tersebut dinilai belum menyentuh aspek kemanusiaan.(red)
Warga masyarakat Kampung pulo Desa sukaraya mengkritisi proyek besar ini. Menurutnya, tidak ada sosialisasi lagi dan dikasih jangka waktu 3 hari bagi warga yang terdampak penggusuran waktu 3 hari tersebut kurang manusiawi.
“Berbeda dengan sebelumnya saat Gubernur Jawa Barat ikut mengawal langsung, saat itu langkah-langkah penertiban dilakukan dengan tegas namun tetap manusiawi. Sekarang, masyarakat justru tidak ada sosialisasi ,” ujar warga , jum at malam (19/juli/2025).
Menurut warga kampung pulo sudah sepantasnya di sosialisasi kan terlebih dahulu kepada warga masyarakat jangan ujuG – ujuG ada surat dengan jangka waktu hanya 3 hari,menurut warga waktu tiga hari adalah waktu yang kurang manusia wi (terlalu mepet) ujar warga kepada media
“Kalau memang pembongkaran itu sangat mendesak, ya silakan. Tapi kalau tidak, harusnya dilakukan survei dan uji material terlebih dahulu. Jangan sampai keputusan besar tidak punya dasar konseptual yang jelas. Ini proyek besar, jangan sampai menimbulkan dampak sosial yang merugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek ini secara adil pasalnya mengapa hanya sebelah kiri saja Belah kanan(pinggir jalan)tidak ada surat pemberitahuan .
“Apakah hanya bangunan warga yang dibongkar? Bagaimana dengan bangunan besar yang juga berdiri di atas lahan DAS , aliran Kali Cikarang sampai Warung satu padahal di situlah titik permasalahannya,Saya sudah survei sendiri ke lokasi itu. Apa mereka juga dibongkar? Kalau mau tegas, harusnya semua tanpa pandang bulu,” tambahnya. .Di tempat musyawarah Ketua RT kadim mengatakan kami hanya menjalan perintah pimpinan saja.,Sebatas mengantar surat itu pun saya sendiri yang poto kopi surat itu. Ketika di tanya seharus sosialisasi dulu pak Rt. Tidak seperti ini. Kami . Yang terdampak menjadi resah pasalnya waktu 3 ( tiga ) hari buat kami sangatlah memepet, bagaimana dengan yang tidak ada lahan, mau tinggal dimana. maka dari itu kami inginkan ada solusi yang terbaik dari pemerintahan yang tertinggi sampai ke desa. Setidak kami bisa menyampaikan aspirasi kami kepada kepala desa sukaraya untuk di sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Ujarnya.
“.coba kami kasih waktu untuk audensi kepada kepala desa pasalnya Ini juga menyangkut masa depan pendidikan generasi muda Bekasi,” tutup warga . Berita bersambung
Penulis Nunu Erlangga
Editor Enan ST
