Bekasi -, Suara Cikarang
Sangat disayangkan, sebuah bangunan yang sudah berdiri megah di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ternyata belum mengantongi rekomendasi resmi dari pihak desa maupun kecamatan. Informasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai tata kelola perizinan pembangunan di daerah tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan tersebut sudah mencapai tahap akhir dan tampak siap digunakan. Namun menurut informasi yang diperoleh, dokumen rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan baru diurus setelah bangunan berdiri.
Ketua Umum Forum Komunikasi Solidaritas Putra Bangsa (FK SPB), Mamur Daeng, menyesalkan adanya praktik seperti ini.
“Sangat miris, seharusnya setiap pembangunan wajib memenuhi prosedur dan administrasi sebelum berdiri, bukan setelah selesai. Ini mencederai aturan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” tegas Mamur Daeng.
Sementara itu, Panglima Garda Pasundan juga turut angkat bicara. Ia menilai lemahnya pengawasan dari aparat wilayah menjadi salah satu penyebab munculnya pelanggaran administrasi pembangunan.
“Pemerintah desa dan kecamatan jangan menunggu bangunan selesai baru bertindak. Kalau dibiarkan, kebiasaan seperti ini bisa merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan bagi pengembang yang taat aturan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun kecamatan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai proses perizinan bangunan tersebut.
(Redaksi: Enan/Suara Cikarang)
