Kabupaten Bekasi — Suara Cikarang.com
Penangkapan Bupati Bekasi oleh aparat penegak hukum mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Wakil Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Bekasi, Jenal, menyampaikan sikap organisasinya dengan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum serta keberlanjutan roda pemerintahan di daerah.
Jenal menyatakan bahwa proses hukum yang berjalan harus dihormati sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
“Kami dari JPKP Kabupaten Bekasi menghormati dan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang jabatan, dan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar selalu bekerja sesuai aturan,” ujar Jenal.
Namun demikian, ia menekankan agar persoalan hukum tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintahan daerah harus terus berjalan normal, agar kepentingan rakyat tidak dirugikan,” tegasnya.
Menurut Jenal, peristiwa ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bekasi.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting agar ke depan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua JPKP Kabupaten Bekasi mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat yang berwenang.
“Mari kita jaga kondusivitas daerah. JPKP akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Kabupaten Bekasi tetap stabil dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Jenal.
Reporter Tim suara Cikarang
