TIDAK NETRAL DI PILKADA KARAWANG, DUA OKMUM KADES BAKAL DILAPORKAN KE DPMD DAN MENDAGRI

  • Whatsapp
banner 468x60

TIDAK NETRAL DI PILKADA KARAWANG, DUA OKMUM KADES BAKAL DILAPORKAN KE DPMD DAN MENDAGRI

Karawang,-Suaracikarang.com.

Pilkada Karawang 2020 yang sebentar lagi di gelar membuat suhu politik semakin panas, banyak  dibtemukan para pejabat dari tingkat
desa sampai kabupaten yang tidak netral.

Informasi yang di himpun Suaracikarang.com
di temukan beberapa di duga pelanggaran dan ketidaknetralan para Kades,  salah satu nya yang di awasi dan disorot oleh Direkur BRAMASTA BAMUSWARI Abdul Rohman menyampaikan  ke Suaracikarang.com,

“Bahwa Kami dalam menyikapi persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh dua orang oknum Kepala Desa di Kecamatan Lemahabang, yaitu Kepala Desa Pulomulya Odang Akrab dan Kepala Desa Kedawung Januri yang diduga ikut serta menghadiri kampanye pasangan calon 02 Cellica – Aep yang semula akan dilaporkan oleh Direktur Bramasta Bamuswari Abdul Rohman, namun itu semua sudah menjadi temuan PKD yang di teruskan oleh Panwaslu Kecamatan Lemahabang ke Bawaslu Karawang, ucap nya.

Abdul rohman juga menuturkan kepada awak media Sabtu (24/10), bahwa dirinya berencana akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait dua orang Kades tersebut, karena diduga melakukan pelanggaran tidak menunjukan sikap netralitas dalam Pilkada Karawang 2020.
Sebagai mana dengan kajian kami tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian,” tuturnya.

Ia menambahkan akan terus memantau Bawaslu dalam menangani pelanggaran Dua oknum Kades tersebut.

“Selain itu juga kami tetap akan memantau bagaimana proses penanganan pelanggaran dua orang Kades tersebut sampai dengan putusan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, apakah pasal yang dikenakan sesuai apa tidak dengan perundang – undangan yang berlaku,” ujarnya.

Apakah Bawaslu kata Rohman bakal merujuk ke UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Begitupula Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Lalu Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyakRp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ungkapnya.

Masih menurut Abdul Rohman ” dirinya akan melaporkan dua oknum kades yang melanggar tersebut ke DPMD dan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Sambil menunggu putusan dari Bawaslu Karawang kami juga berencana akan menyampaikan surat ke DPMD Kabupaten Karawang sebagai Leading sektor Pembinaan para Kepala desa di Kabupaten Karawang dan ditembuskan sekaligus Pelaporan ke Kementerian dalam Negeri di jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 Jakarta Pusat 10110,” tutup Direktur BRAMESTA BAMUSWARI.
( SS/red)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *