Omnibus law, Akan Jadi Bom waktu Bagi Rakyat, Ini Penjelasan Ketua BMI Kabupaten Bekasi

  • Whatsapp
banner 468x60

Omnibus law, Akan Jadi Bom waktu Bagi Rakyat, Ini Penjelasan Ketua BMI Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi- Suara Cikarang.com
Marak Demontrasi di mana mana khususnya para buruh di Indonesia, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah di sahkan oleh parlemen pusat.

Dari beberapa fraksi di gedung DPR RI hanya dua Fraksi yang menolak atas di sahkan UU Cipta kerja atau Omnibus Law, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.
Kabupaten Bakasi yang notabanenya adalah daerah kawasan industri, di wilayah Cikarang berdiri ribuan pabrik dan hampir jutaan orang yang menjadi buruh dan karyawan di Cikarang Bekasi.

Kawasan yang berdiri hampir ratusan hektar mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri di Cikarang Bekasi.
Dengan di tetapkannya UU Cipta kerja tidak menutup kemungkinan di wilayah Cikarang akan menjadi kota industri besar dengan adanya kelonggaran dan keuntungan bagi para investor dalam membeli dan menguasai aset warga masyarakat kabupaten Bekasi untuk di jadikan lahan kawasan industri.

Maulana Yusup Pribadi yang akrab di sapa bang Beni, Selaku Ketua Bintang Muda Indonesia ( BMI) mengemukakan pendapatnya kepada awak media”
Jika anda tidak peduli UU OMNIBUS LAW, dan anda berfikir kalau UU tersebut hanya merugikan kaum buruh.

Jika anda tidak peduli UU OMNIBUS LAW, dan anda berfikir kalau UU tersebut hanya merugikan kaum buruh, Anda salah besar,!!! ada beberapa point dari UU ini yang sangat merugikan hak warga sipil seperti kita.
Pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal ini sangat merugikan warga sipil seperti kita, jadi dalam pasal ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Jika orang tua anda punya lahan/rumah bersertifikat, dalam keadaan normal lahan/rumah tersebut bisa laku dijual 300 juta, namun karena kawasan tersebut strategis, maka pemerintah akan membuat rencana membangun kawasan industri baru ditempat tersebut, pemerintah bisa menyerobot lahan anda dan membayar ganti rugi jauh dibawah harga normal yaitu 300 juta.

Bagaimana jika anda menolak? Pemerintah tetap akan menggusur rumah/lahan anda dan menitipkan uang ganti rugi tersebut di pengadilan, jelas Beny.

Menurut Beny, Semua harus tunduk atas nama “kepentingan umum/investasi”. Masih menganggap remeh OMNIBUS LAW, dan anda berfikir ini tidak ada hubungannya dengan anda?..

Anda salah besar.!!
Hari ini anda masih bisa tidur nyenyak dirumah anda. siapa tau 2 atau 3 tahun mendatang rumah anda digusur atas nama “Investasi” dan anda tidak bisa menolak hal tersebut, ungkap Ketua BMI.

Tolong sampaikan para tetangga kita yang merasa bukan buruh , tidak ngaruh terkait UU OMNIBUSLAWbesar, ada beberapa point dari UU ini yang sangat merugikan hak warga sipil seperti kita.

Pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal ini sangat merugikan warga sipil seperti kita, jadi dalam pasal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Jika orang tua anda punya lahan/rumah bersertifikat, dalam keadaan normal lahan/rumah tersebut bisa laku dijual 300 juta, namun karena kawasan tersebut strategis, maka pemerintah akan membuat rencana membangun kawasan industri baru ditempat tersebut, pemerintah bisa menyerobot lahan anda dan membayar ganti rugi jauh dibawah harga normal yaitu 300 juta.
Bagaimana jika anda menolak? Pemerintah tetap akan menggusur rumah/lahan anda dan menitipkan uang ganti rugi tersebut di pengadilan.

Semua harus tunduk atas nama “kepentingan umum/investasi”. Masih menganggap remeh OMNIBUS LAW, dan anda berfikir ini tidak ada hubungannya dengan anda? Anda salah besar.
Hari ini anda masih bisa tidur nyenyak dirumah anda. siapa tau 2 atau 3 tahun mendatang rumah anda digusur atas nama “Investasi” dan anda tidak bisa menolak hal tersebut, terang politisi partai Demokrat tersebut.

Beny berharap hal ini bisa di sampaikan para tetangga kita yang merasa bukan buruh , tidak ngaruh terkait UU OMNIBUSLAW, tutup Ketua BMI yang selalu tampil necis tersebut.
( SS/red)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *