LSM KOMPI Mendesak Pemprov Jabar Batalkan Raperda PPAPBD Kabupaten Bekasi

  • Whatsapp
banner 468x60

LSM KOMPI Mendesak Pemprov Jabar Batalkan Raperda PPAPBD Kab.Bekasi

Kabupaten Bekasi – Suaracikrang.com

Dengan adanya temuan dugaan maladminstrasi dokumen pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan ( PPAPB) tahun 2019, LSM KOMPI ( Komite Masyarakat Peduli Indonesia) menyatakan sikap dan langkah langkah konkrit dalam temuan dugaan yang menjadi kajian, Sebagai bentuk tanggung jawab selaku lembaga control soisal masyarakat untuk melakukan pengawasan sosia control terhadap seluruh kebijakan Pemerintah agar bisa tercapainya “Good and Clean  Govermace, sebagai mana yang di amanatkan undang undang.

Ergat Bustomy , Ketua Umum LSM KOMPI

Pasca LSM KOMPI ( Komite Masyarakat Peduli Indonesia) melayangkan surat ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, Jum’at tertanggal 2 Oktober 2020 perihal permohonan pembatalan PPAPBD, sebelumnya LSM KOMPI juga bersurat ke Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengklarifikasi temuan kejanggalan laporan,
capaian kinerja makro di PPAPBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019.

Ergat Bustomy selaku Ketua Umum LSM KOMPI
mengatakan kepada awak media dalam press releasenya Jumat, 02/09/2020,
” bahwa kami menerima jawaban dari BPKD Kabupaten Bekasi dengan surat benomor : 900/374/BPKD yang pada intinya isi surat tersebut menyatakan dan membenarkan temuan dari LSM KOMPI terhadap Informasi yang disampaikan, tetapi tidak Akurat, transparan, Akuntable, dan Objektif, kata Ergat.lebih lanjut Ketua Umum  LSM KOMPI tersebut menjelaskan”
ketika Raperda yang telah di PARIPURNAKAN oleh DPRD Kabupaten Bekasi ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat harus melakukan evaluasi terhadap Raperda, dan melalui surat kami dari KOMPI, kami mendesak Pemprov Jabar untuk membatalkban Raperda tersebut, dan kami menunggu jawaban dari Pemprov Jabar
selanjutnya kami akan menindaklanjutinya ke Mendagri, dan langkah terakhir kami akan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Karena pihak terkait harus bertanggung jawab dan di kenakan sanksi untuk mengganti kerugian negara akibat dari kesalahan ataupun kelalainya, terang Ergat.

Ketua Umum LSM KOMPI menambahkan,  sebab PPAPBD ini sangat kursial sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran yang juga sebagai acuan pembangunan di tahun berikutnya jika yang dijadikan landasan pembangunan saja banyak kekeliruan, bagaimana dengan pembangunan berjalan dengan baik.

Kabupaten Bekasi ini luas dengan tingkat kompleksitas Kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, kami harap Pemda Kabupaten Bekasi serius dalam pengelolaannya jangan terkesan main-main dan di gampangkan Tandasnya.

Ergat pun mengingatkan, kepada para pejabat di Kabupaten Bekasi, “kalau tidak mampu pihak-pihak terkait ini harus legowo untuk mundur dari jabatannya, karena mereka ini di gaji oleh rakyat artinya untuk kepentingan rakyat harus bekerja dengan profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan, ucap Ketua Umum LSM KOMPI yang akrab di panggil Bang Ergat.
( SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *