INI KATA H.OBING FACHRUDIN” PERPANJANGAN MASA JABATAN URS MERUPAKAN LANGKAH PROGRESIF BUPATI AKHIRI POLEMIK PEMISAHAN ASET “

  • Whatsapp
banner 468x60

H. Obing Fachrudin
PERPANJANGAN MASA JABATAN URS MERUPAKAN LANGKAH PROGRESIF BUPATI AKHIRI POLEMIK PEMISAHAN ASET

Cikarang Utara, Suara Cikarang.com

Ketidak hadiran Plt. Dewan Pengawas PDAM Titra Bhagasasi (TB) Entah Ismanto dan Direktur Utama PDAM TB, Usep Rahman Salim (URS) dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, diapresiasi oleh H. Obing Fachrudin, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi. Saat ditemui News Bekasi Reborn di Kantor Kadin Kab. Bekasi, Kompleks Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Utara. Kamis (24/09).

Menurutnya hal itu merupakan dukungan kepada Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, atas keputusannya memperpanjang masa jabatan URS menjadi Dirut PDAM TB. Guna mempercepat pemisahan PDAM TB dengan PDAM Tirta Patriot (TP).

Lebih lanjut, H. Obing memaparkan bahwa pemisahan PDAM TB dengan PDAM TP adalah amanah masyarakat Kab. Bekasi melalui anggota DPRD Periode 2014 – 2019. Yang harus dijalankan oleh Bupati Bekasi. Dan sejak tahun 2017, sudah dimulai pembicaraan pemisahan aset oleh kedua kepala daerah secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat.

Namun, hingga kini pemisahan aset belum tuntas dilaksanakan. Padahal sudah ditengahi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang mengharuskan pemerintah Kota Bekasi memberikan kompensasi aset kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp. 181 Milyar.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menanda tangani sedangkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi tidak menandatangani.

H. Obing menilai perpanjangan masa jabatan URS merupakan langkah progresif Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Untuk segera mengakhiri polemik pemisahan aset.

“Bidak catur telah dimainkan, skak ster untuk Wali Kota Bekasi.” Ujar H. Obing memberikan kata kiasan.

“Terima URS sebagai Dirut atau segera lakukan penanda tanganan MoU pemisahan aset.” Tambah H. Obing Fachrudin.

H. Obing berpesan kepada Bang Eka, untuk tetap mengutamakan musyawarah. Duduk bersama dengan Wali Kota Bekasi. Guna menyelesaikan detail perjanjian. Karena bagaimanapun Kabupaten dan Kota Bekasi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kota Bekasi adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Bekasi.

“Jika benar berita yang dikabarkan oleh Harian Sederhana bahwa Pemkot tidak punya uang. Jadikan saja uang yang harus dibayarkan pemkot adalah penyertaan modal dari Kabupaten Bekasi atau dari PDAM TB.” Seru H. Obing sambil mengutip berita dari Koran Sederhana.

Selain itu, H. Obing juga berpesan kepada Bang Eka, panggilan akrab Bupati Bekasi, agar posisi direksi dan dewan pengawas adalah orang-orang yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Bukan orang yang tinggal di Kota Bekasi seperti yang selama ini terjadi. Sehingga target pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan dan penguatan financial PDAM TB dapat segera terealisasial.
( Enan/red)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *